Mandeg Atau Jalan Ditempat

TINGKAT kesejahteraan rakyat Indonesia yang semakin menurun menimbulkan rasa keprihatinan bagi siapa pun yang menyaksikannya. Semua ini merupakan dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 10 tahun lalu dan masih dapat dirasakan hingga kini. 

          Kenyataan kondisi rakyat saat ini memberikan gambaran bahwa ternyata kinerja penyelenggaraan pemerintahan khususnya otonomi daerah telah mengakibatkan distorsi terhadap sistem perekonomian, sistem sosial, bahkan sistem politik yang berlaku di negeri tercinta ini.

          Demikian menurut Desi Fernanda, Deputi Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara, Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) ketika memberikan pandangan dalam Seminar Impelementasi Kebijakan Evaluasi Kinerja Dalam Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang diselenggarakan Pusat Kajian dan dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I)-LAN, awal Mei  di Kiara Payung, Jatinangor.

          Ketidaknyamanan dalam bermasyarakat dan berbangsa, menurut Desi, karena kita belum mampu melaksanakan evaluasi terhadap rencana, hasil, maupun kemanfaatan berbagai kebijakan, program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dilaksanakan.

          Sistem evaluasi kerja pada hakikatnya adalah instrumen yang memberi kesempatan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk menunjukan akuntabilitasnya kepada masyarakat yang dilayani. Namun bagi masyarakat, proses evaluasi kebijakan haruslah dimanfaatkan sebagai media partisipasi dalam rangka mendorong terciptanya suatu sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, trasparan, dan terukur.

          ”Saling ketergantungan dalam suatu kerja sama kemitraan antara pemda dan masyarakat yang diwakili DPRD, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya harus menghasilkan kinerja pemerintahan yang kokoh dan bersifat pemberdayaan masyarakat,” kata Desi.

          Sayangnya, evaluasi pemerintahan ini tidak dibarengi dengan tindakan nyata dari setiap unsur pemerintahan sehingga kapasitas penyelenggaraan kepemerintahanan khususnya otonomi daerah masih tetap mandeg bahkan berjalan di tempat.

          Produk hukum tentang evaluasi pemerintahan sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam kebijakan yang masih fresh from the oven atau baru saja terbit ini , disebutkan bahwa ada tiga macam evaluasi yakni Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB).

          Ketiga evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan penyelenggaran otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah yang baru dibentuk.

          Kriteria kesuksesan penyelenggaran pemda ditunjukan dengan pencapaian tujuan pemda yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing  daerah.

          Sementara menurut Irfan Ridwan Maksum, seorang akademisi di Universitas Indonesia menyebutkan bahwa evaluasi kinerja pemerintah yang buruk lebih sering mengakibatkan penggabungan daerah dan sebaliknya pemekaran wilayah tidak selamanya bisa dimulai dengan kinerja pemerintah yang harus sudah bagus.

 

 

Vera Suciati

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: