Terganjal Kredit Macet

MERGER Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terganjal kredit macet. Sebelumnya Pemkab Sumedang sebagai pemilik BPR melebur delapan bank perkreditan yang tersisa untuk digabung menjadi satu sesuai pola Branch Banking System (BBS).

            Kredit macet ini ditemukan Bank Indonesia (BI) ketika melakukan pemeriksaan kesiapan delapan BPR yang mau dimerger itu menemukan ada dua BPR yang tidak sehat dan sedang mengalami kredit macet.

            Sekda Atje Arifin Abdullah mengakui akibat kredit macet di dua BPR itu membuat merger BPR terhambat. “Penggabungan BPR memang menjadi terhambat akibat kredit macet itu. Kami sedang berupaya menyehatkan kembali BPR itu,” kata Atje.

            Ketua Komisi B DPRD Minan Sukarnan menyebutkan kredit macet di BPR itu terjadi tahun 2006-2007 dan merupakan hasil temuan Bank Indonesia. “Memang dari hasil rapat kami dengan pemerintah diketahui kalau ada kredit macet di BPR Tanjungsari. Kredit macet itu hasil temuan BI,” kata Minan.

            Selain BPR Tanjungsari, BPR Rancakalong juga mengalami kerdit macet hany saja nilai jauh dibawah kerdit macet di Tanjungsari. Kredit macet di BPR Tanjungsari mencapai Rp 5 miliar sedangkan di Rancakalong dibawah Rp 1 miliar.

            Sekretaris Komisi B DPRD, Naya Sunarya mengatakan kredit macet di BPR Tanjungsari yang mencapai Rp 5 miliar perlu ditangani dengan serius untuk mengembalikan kesehatan likuiditas bank dimaksud. “Agar bank itu kembali sehat harus diupayakan pihak debitur bisa secepatnya mengembalikan kreditnya. Jika mereka tidak sanggup, lelang saja aset yang dijadikan agunan oleh pihak debitur,” ujarnya.

            Kabag Ekonomi Pemkab Sumedang, Faizal mengakui terjadi kredit macet yang cukup besar pada BPR Tanjungsari. “Tapi dari sisi likuiditas, dana masyarakat yang disimpan di bank itu aman karena aset yang dimiliki BPR Tanjungsari Rp 8 miliar,” kata Faizal. Jadi lebih besar aset bank daripada kredit yang macet, imbuhnya.

            Kredit macet terjadi di puluhan nasabah BPR yang diantaranya karyawan BPR sendiri, PNS dan kepala desa.  “Dari kredit yang diberikan memang agunannya tidak jelas bahkan ada yag sampai tanpa agunan,” kata Faizal.

            Namun, terang dia,  kredit yang diberikan kepada karyawan BPR, sedikit demi sedikit bisa diselesaikan. “Khusus kredit macet di karyawan BPR sudah bisa diselesaikan sedikit demi sedikit,” ujarnya.

            Faizal menyebutkan pihaknya bisa menyehatkan kembali BPR. Pemkab Sumedang sebelumnya memiliki 14 BPR tapi menyusul banyaknya kredit fiktif membuat BPR dilikuidasi menjadi delapan BPR. “Penyehatan BPR dilakukan setelah dilakukan konsolidasi,” katanya.

            BPR itu digabung menjadi satu sehingga seluruh aset bank itu menjadi satu. “Sebenarnya untuk mengembalikan dana masyarakat akan lebih mudah jika BPR dikonsolidasikan dan sekarang BPR itu sudah disatukan,” jelasnya.

            Ternjadinya kredit macet ini, tidak terlepas dari terlalu mudahnya setiap debitur diberi fasilitas kredit tanpa agunan yang jelas.  Disamping itu, pengelola BPR terlalu berani menarik dana masyarakat dalam bentuk simpanan deposito dengan suku bunga tinggi diatas ketentuan BI.

            Dengan kondisi itu, BI tidak bisa memberikan jaminan atas simpanan masyarakat pada bank dimaksud. Ketika BI menentukan suku bunga tujuh persen pertahun untuk simpanan deposito, BPR Tanjungsari berani memberikan suku bungan 2-3 persen per bulan atau 24-36 persen pertahun.

            Sehingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak berani memberikan jaminan karena bunga deposito yang diberikan pihak BPR terlalu tinggi diatas ketentuan yang dikeluarkan BI.

            Kredit macet di BPR bukan sekali saja terjadi. Bahkan ambruknya BPR karena banyaknya kerdit macet akibat kredit fiktif. Dari 14 BPR kini tinggal delapan bank yang bertahan. Enam BPR lainnya dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi tahun 1999.

            Total kredit macet dan fiktif di enam BPR mencapai Rp 5,48 miliar. Pemkab Sumedang mengajukan surat penghapusan utang ke BI senilai Rp 6,89 miliar lebih. Dana itu merupakan talangan pemerintah dalam proses likuidasi enam BPR.

            Bank Indonesia cabang Bandung mengirimkan surat ke Bupati Don Murdono SH MSi. Surat bernomor 6.803/DPBPR/ID/Bd/BI yang ditandatangani pengawas bank eksekutif M Tadjuddin Noor meminta perkembangan proses likuidasi penyelesaian kewajiban pada pemerintah.

            BI mengharapkan penegasan mengenai tindak lanjut penyelesaian dana talangan pemerintah, penyediaan biaya untuk tim likuidasi dan perkembangan  pelaksanaan tugas tim likuidasi. “Enam BPR mengunakan dana talangan pemerintah dengan nomor rekening 502 pada tahun 1999 untuk membayar simpanan pihak ke tiga berupa depositi dan tabungan,” kata Tadjuddin.

            Sekda Atje Arifin Abdullah menyebutkan, pemilik BPR yakni Pemkab Sumedang merencanakan akan melakukan pembahasan dengan Bank Indonesia. “Kami menunggu keputusan BI dulu. Tapi kalau memang harus ada penambahan modal bagi BPR maka kami akan mengajukan penyertaan modal lagi ke BPR,” katanya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: