Menolak BLT ke DPRD

Kepala Desa Tidak Sanggup

 

PARA kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendatangi gedung DPRD. Mereka menyampaikan penolakan prpgram pemerintah pusat yang menggulirkan kembali program bantuan langsung tunai (BLT) menyusul kenaikan BBM.

            Mereka menolak program BLT selama Biro Pusat Statistik (BPS) mempergunakan data keluarga miskin tahun 2005. DPC APDESI itu diterima Sarnata, Ketua Komisi A pertengahan Mei.

            DPRD juga menghadirkan juga Kepala BPS Sumedang Ir Yayan Z. “Saya hanya pelaksana di daerah dan hanya bisa menyampaikan asprasi yang muncul dari daerah ke pimpinan di pusat,” katanya.

            Sementara Warson, Ketua DPC APDESI menyebutkan sebelumnya mereka telah menggelar pertemuan bersama Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI dalam upaya menyikapi masalah program BLT 2008.

            “Secara prinsip kepala desa yang menjadi kepanjangan tangan dari Presiden RI yang paling bawah, mestinya mampu mengamankan apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

            Hanya saja, terang dia,  berdasarkan pengalaman tahun 2005 lalu, program BLT ini selain dalam kenyataannya tak bisa mendongkrak perekonomian masyarakat kurang mampu, juga melahirkan persoalan-persoalan baru di anataranya melemahnya budaya gotong royong.

            Para kepala desa juga mengatakan sejak digulirkannya BLT 2005 tidak sedikit aparat desa yang menjadi bulan-bulanan masyarakat. “Bahkan ada aparat desa yang harus berurusan dengan pihak berwajib untuk menjalani proses hukum,” katanya.

            Sehingga, sambung dia, atas dasar pengalaman itulah, APDESI secara tegas menolak program BLT 2008 jika berdasarkan data BLT 2005. “Soalnya, data BLT tahun 2005 mesti dilakukan revisi dan validasi data. Bahkan, dari jumlah sasaran tahun 2005, tidak sedikit penerima yang sebenarnya bukan sasaran,” katanya.

            Dalam pertemuan itu, Apdesi mengeluakan rekomendasi yang berisikan empat poin, yakni verifikasi data rumah tangga miskin (RTM) dengan melibatkan RT/RW, Kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dengan panduan kriteria yang jelas dan bisa dipahami ole masyarakat.

            Kemudian, mekanisme penyaluran untuk ditinjau kembali, jangan sampai orang lanjut usia ikut berdesak-desakan, dan perlunya aturan perlakuan khusus untuk orang lanjut usia ini.

            Mereka juga meminta mengalihkan program BLT untuk rumah tangga sasaran (RTS) dengan program padat karya, karena dengan BLT tidak akan mengurangi angka kemiskinan tetapi justru akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. “Jika data yang dipergunakan masih tahun 2005, kepala desa sepakat menolak program BLT untuk RTS, karena akan menimbulkan permasalahan di masyarakat,” tegas Warson.

            Sejumlah kepala desa yang diberi kesempatan untuk menyapaikan aspirasinya, secara umum menolak program BLT 2008 digulirkan, selama masih mempergunakan data BLT 2005. “Jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya, biarlah Kantor Pos dan BPS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan di daerah. Jangan libatkan kami,” kata para kuwu ini.

            Kepala BPS, Yayan, mengakui bahwa untuk program BLT 2008, masih digunakan data 2005. “Semua ini karena untuk 2008, pihak Bappenas menyerahkan program ini kepada BPS Pusat beberapa waktu lalu dan BPS tak memiliki banyak waktu untuk melakukan pendataan ulang,” katanya.

            BPS mempergunakan data BLT 2005, dan kartu penerima BLT dalam proses pencetakan untuk segera dikirimkan melalui kantor pos.  “Terus terang, dalam waktu mepet BPS Pusat mesti melakukan proses pencetakan. Kita di daerah hanya menerima dan menjalankan apa-apa yang menjadi kebijakan pusat,” jelasnya.

            Menurutnya sesuai program BPS baru akan melakukan pendataan ulang pada September 2008 depan.  

            Ketua Komisi A DPRD  Sarnata yang memimpin rapat menyatakan setuju atas usulan penundaaan BLT. Karenanya, sikapnya ini akan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk proses rekomendasi penolakan BLT dari DPRD. “Atas dasar aspirasi dari bawah inilah, kami siap merekomendasikan penolakan realisasi BLT 2008 dengan memakai data 2005 bagi pemerintah pusat,” tegasnya.

            Namun, katanya, masalah ini perlu pula dikomunikasikan DPRD kepada Pemkab Sumedang guna menghasilkan sikap yang sama.

 

 

Harus Rasional

 

UNTUK membahas soal bantuan langsung tunai (BLT), Pemkab Sumedang membentuk tim untuk mengkajinya menyusul kenaikan BBM. Tim tersebut bertugas melakukan kajian atas BLT dan memvalidasi data keluarga miskin yang mendapat BLT.

            Pemkab Sumedang menyebutkan pihaknya belum bisa memutuskan apakah Sumedang ini menerima atau menolak program BLT. “Kami tidak ingin ikut emosional dengan melakukan penolakan. Kami akan melakukan kajian dengan rasional. Makanya dibentuk tim yang diketuai oleh kepala Dinas Sosial,” kata Sekda Atje Arifin Abdullah yang sengaja usai membahas masalah BLT dengan para camat, instansi terkait, kantor Pos dan BPS.

            Kajian dilakukan Pemkab Sumedang karena data para penerima BLT itu masih menggunakan data 2005. Jumlah keluarga miskin yang menerima BLT sesuai data BPS itu berjumlah 82.205 kepala keluarga (KK) sedangkan data Pemkab jumlah keluarga miskin mencapai 92.092 KK. “Data itu belum divalidasi dan data yang ada di Pemkab jumlah keluarga miskin mengalami peningkatan dan ada selisih sepuluh ribu keluarga,” kata Atje.

            Menurutnya, jika pemerintah pusat menyalurkan dana BLT maka hanya untuk 82 ribuan dan akan ada 10 ribuan yang tak bakal menerima BLT. “Tim itu juga akan memvalidasi data penerima BLT yang mencapai 82 ribuan itu, apakah mereka masih layak atau masih ada. Tak menutup kemungkinan ada yang sudah tak layak dapat BLT karena terjadi peningkatan kehidupan,” kata Atje.

            Atje mengaku, pemberian BLT memang bisa menimbulkan konflik di tingkat paling bawah. “Konflik pasti ada makanya kami melakukan kajian. Apalagi kalau jumlah keluarga miskin ada yang tak kebagian BLT,” kata Atje.

            Sebelumnya para kepala desa di Sumedang sempat mendatangi DPRD dan menolak dilibatkan dalam pembagian BLT jika masih menggunakan data 2005. Mereka menyebutkan BLT tidak mendokrak perekonomian malah menimbulkan masalah dan aparat desa sampai ketua RT menjadi bulan-bulanan kemarahan warga yang tak menerima bantuan. ***

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: