Mengakui Paraji Sebagai Asisten Bidan

KEBERADAAN paraji atau dukun beranak yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bidan menurut data Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Sumedang, turut diperjuangkan dalam proses penyusunan raperda Kibbla.

            Meskipun dalam Kibbla disebutkan bahwa seorang perempuan melahirkan harus ditolong oleh tenaga medis yaitu bidan atau dokter, namun anggota DPRD masih memikirkan keberadaan paraji. Paraji secara tegas tidak boleh melakukan persalinan, namun jika keberadaannya dikesampingkan atau diakomodir malah nantinya paraji akan liar dna bertindak secara sembunyi-sembunyi jika ada kelahian yang dibantu dirinya.

            Menurut anggota pansus Kibbla Hj Yati Suhayati Yusuf, meski dalam aturan ditegaskan bahwa paraji tidak boleh melakukan persalinan, namun paraji masih boleh membantu bidan atau dokter. “Sifatnya disebut sebagai asisten persalinan,” katanya.

            Diakomodirnya paraji dalam Kibbla, menurut Emak, panggilan Ny Yati, selain karena paraji masih merupakan penduduk Sumedang yang harus turut diperhatikan kehidupannya, juga ternyata masih banya masyarakat yang mempercayakan persalinannya ke paraji. Cerita tentang paraji yang sabar, telaten, dan murah memang nyata terjadi di masyarakat.

            ”Paraji mah sok ngusapan lamun keur mules-mulesna atawa beres ngalahirkeun teh,” kata Emak menirukan ucapan-ucapan perempuan-perempuan yang pernah melahirkan oleh paraji.

            Memang berbeda dengan bidan yang biasanya jika pasien masih mengalami kondisi bukaan 2-4 ketika akan melahirkan, bidan masih santai dan mengurus hal lainnya. ”Tapi memang begitulah bidan, sesuai dengan tahapan medis saja,” kata Emak.

            Agar tidak ’menyingkirkan’ paraji begitu saja, maka dalam Kibbla disebutkan paraji bertindak sebagai asisten bidan, yang dalam proses persalinan, paraji masih bisa menemani pase, memberi ketenangan termasuk ngusapan pasen.

Namun posisi ’asisten’ dalam Kibbla, artinya jika paraji diminta bantuan untuk melahirkan, maka ia harus laporan kepada bidan setempat.

            Begitu juga sebaliknya, bidan yang dimintai bantuan –terutama oleh masyarakat yang mempecayai paraji– maka ajaklah paraji untuk membantu proses persalinan. ”Dengan begitu, sikap dan tindakan medis tetap terberikan kepada pasen tanpa pasen merasa tak nyaman karena tidak disertai paraji,” kata Emak.

            Namun jika paraji tidak diakomodir, paraji akan liar artinya masyarakat yang memang percaya paraji lantas ia meminta bantuan paraji untuk kelahiran, si paraji akan bertindak diam-diam. ”Lebih bahaya lagi, jika terjadi kematian bayi atau ibu melahirkan, paraji tidak akan lapor ke bidan mengenai kronologis kelahiran, sehingga tidak diketahui apa penyebab kematian,” tutur Emak.

            Kondisi masyarakat yang masih mempercayai paraji tidak bisa dihilangkan dengan mudah, meski dalam upaya tersebut, DPRD dibantu pemerintah dan masyarakat lainnya turut menyosialisasikan hal tersebut.

            Segala hal yang tercantum dalam Kibbla, diakui Emak, memang harus disosialisasikan dengan gencar, karena sedikit banyak aturan ini mengubah kultur, budaya, dan kepercayaan yang salah kaprah di tengah-tengah masyarakat. Contoh lainnya yaitu seorang ibu yang yang harus memberikan ASI kepada anaknya, tidak boleh susu formula atau susu pabrik. Emak mengakui bahwa sikap ibu kepada anaknya adalah hal alamiah dan manusiawi.

            Ditegaskan Emak, perda ini bertujuan untuk mengatur sesuatu dengan lebih baik. Justru masyarakatlah yang harus bersyukur bahwa ada peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang perempuan melahirkan, seorang ibu, dan seorang ibu menyusui agar generasi anak tumbuh kembang optimal.

            Jika perda, kalau ada hal-hal yang diatur didalamnya tidak dilakukan, maka akan ada sanksi. Sanksi tersebut akan diberikan kepada tenaga medis atau profesi yang terlibat didalam Kibbla, seperti bidan, perawat, dan dokter.

            Contoh kasus, seorang bidan/dokter, klinik bersalin tidak boleh menawarkan dan memberikan susu formula ke pasien (jika kondisi pasien dan bayi normal), jika dilanggar maka akan ada sanksi. Mereka harus menyarankan ASI untuk bayi pasiennya. Namun, ketika pasien dengan alasan apapun tidak ingin memberikan ASI-nya, hal itulah yang terlepas dari sanksi.

            ”Artinya semua kembali kepada pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bagimana seharusnya mengurus anak,” kata Emak yang juga menambahkan bahwa hal inilah yang mendapat porsi sosialisasi lebih banyak.

     

Vera Suciati

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: