Percaya dan Puas Terhadap Pemerintah

 

Oleh : Vera Suciati *)

   

KABUPATEN Sumedang sebagai daerah yang diberikan kebijakan otonomi daerah telah mampu menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan tatanan NKRI. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus menjalankan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

            Asas otonomi adalah bahwa masing-masing daerah  memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti pemkab sebagai unit pemerintahan yang terdepan berhadapan dengan masyarakat di wilayah kerjanya, diberikan keleluasaan untuk menjalankan urusan pemerintahan  sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Tentunya harus sesuai dengan tatanan negara kesatuan dan mengacu pada arah kebijakan, pedoman, pembinaan, serta pengaturan yang ditetapkan negara.

            Sumedang memang bukan satu-satunya daerah yang menjalankan pemerintahannya secara otonomi. Namun ratusan kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh pelosok negeri menjalankan pemerintahnnya secara otonom.

            Jelas saja, karena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam karakteristik yang hampir tidak dapat disamai oleh negara manapaun dunia. Jumlah pulaunya saat ini mencapai 17 ribuan pulau besar dan kecil, berpenghuni atau tidak, tersebar di seluruh pelosok negeri. Penduduknya sangat banyak terdiri atas beragam suku bangsa dan bahasa daerah. Kondisi sosial ekonomi dan perkembangannya saat ini juga relatif beragam, bahkan cenderung dinilai masih belum berimbang di antara berbagai kawasan.

            Kondisi demikian menunjukan bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia tidak mungkin dapat dikelola dengan baik secara sentralistik (terpusat)  oleh pemerintah pusat di Jakarta.

            Oleh sebab itu, para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan telah mengamanatkan  untuk membagi sistem pemerintahan melalui pembentukan provinsi maupun pemda kabupaten dan kota, hingga terbentuklah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

            Akan tetapi bagaimana seharusnya otonomi daerah tersebut dilaksanakan sehingga tercipta kesejateraah rakyat di segala bidang. Tak berhenti sampai dengan menciptakan berbagai macam pelayanan publik, namun bagaimana selanjutnya para aparatur pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk melayani rakyat.   Seberapa berat menjalankan otonomi daerah hingga terpuaskannya rakyat atas sikap dan kinerja dalam pelayanan pemerintah? Dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, tujuan otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 

            Pencapaian tujuan tersebut melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

            Keberhasilan penyelenggaraan pemda  dan otonomi daerah hanya dapat dikatakan bila kondisi pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, bukan pula semakin buruk. Tuntutan tersebut jelas sangat berat bagi siapapun yang menjadi aparatur penyelenggara pemerintahan.

            Namun kemudian, UU 22/1999 telah diubah dan digantikan menjadi UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, tujuan pelayanan masyarakat yang seharusnya semakin baik (seperti dalam UU 22/1999) tidak secara tegas tercantum dalam UU 32/2004, terlihat dengan pemakaian kata-kata dalam susunan kalimatnya yaitu bahwa tujuan otonomi daerah dalam UU 32/2004 ditulis dengan –ringkasan kalimatnya– adalah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

            Kata ’semakin baik’ dan ’meningkatkan’ secara semantik menunjukan adanya perbedaan derajat akuntabilitas yang menjadi tuntutan dari kedua undang-undang tersebut.

            Bagaimanapun, rumusan tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan tuntutan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi seluruh komponen atau unsur aparatur pemda, baik provinsi, kabupaten dan kota, yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Sementara di lain pihak, tuntutan akuntabilitas tersebut merupakan hak bagi masyarakat daerah untuk meminta pertangungjawaban kepada pemda masing-masing, baik bupati beserta jajarannya dan DPRD.

            Kegagalan dalam pencapaian  kinerja penyelenggaraan otonomi daerah akan menjadi kegagalan seluruh unsur pemerintahan daerah dalam mengemban amanat kedaulatan rakyat, yang akan berjuang pada ketidakpercayaan publik kepada pemda yang bersangkutan.

            Lalu apakah kesuksesan –sukses karena tanpa ekses– pilkada yang berlangsung di Sumedang beberapa waktu lalu, menyiratkan bahwa rakyat sudah percaya dan puas kepada pemerintah?

 

*) penulis adalah wartawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: