Korea Siap Bangun RIPP

KURANGNYA bahkan ketiadaan anggaran untuk membebaskan lahan bagi untuk rencana induk pusat pemerintahan (RIPP) di Kelurahan Situ membuat proyek prestisius ini, tersendat-sendat. Pemkab Sumedang tidak mampu menyiapkan dana segar untuk membebaskan lahan untuk RIPP seluas 36 hektare.

            Setiap tahun bahkan Pemkab Sumedang harus mengajukan anggaran bantuan ke Pemprov jabar untuk membebaskan lahan ini. Bahkan karena dianggap masih belum prioritas terkandang bantuan dari Pemprov jabar itu dipakai dulu untuk keperluan kegiatan yang lebih utama.

            Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Dede Hermasah mengaku saat ini sebetulnya ada investor dari Korea Selatan yang mau membangun RIPP. “Investor itu sudah siap membangun RIPP dengan sistem full finance sharing mulai dari pembebasan lahan sampai ke pembangunan fisik,” kata Dede.

            Pihak investor mengaku sudah menyiapkan dana mencapai Rp 380 miliar. Untuk membebaskan lahan 36 hektare itu mencapai Rp 200 miliar. “Sedangkan untuk pembangunan fisik investor telah menyiapkan Rp 180 miliar,” kata Dede lagi.

            Investor siap membangun RIPP dengan pola full finance sharing itu dan meminta jaminan dari APBD untuk membayar investasinya jangka panjanngnya. “Dengan pola itu investor meminta jaminan dari APBD untuk mengembalikanya selama 40 tahun,” kata Dede.

            Dengan pola pengembalian sampai 40 tahun memang bisa disebut longgar. “Tapi kalau dihitung dengan kemampuan keuangan APBD untuk RIPP itu setiap tahun dianggarkan Rp 5 miliar maka dalam 40 tahun itu adalah Rp 200 miliar,” katanya. Jadi masih kurang dengan investasi dari pengusaha yang mencapai Rp 380 miliar, imbuh dia.

            Dede menyebutkan pihaknya belum memberikan lampu atau tanda ke investor itu. “Mereka baru menawarkan dan kami belum menjawab untuk menerima dan menolaknya karena masalah ini harus menjadi kajian dan mendapat persetujuan DPRD,” katanya lagi.

            Apalagi, terang Dede, soal pembangunan RIPP itu belum menjadi prioritas. “Pengalokasian anggaran saat ini lebih dititik beratkan pada prioritas dan RIPP belum masuk prioritas. Keculi kalau pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahannya,” kata Dede.

            Kantor Pemkab Sumedang sendiri saat ini tersebar. Bahkan untuk kantor bupati dan sekretariat daerah serta beberapa dinas dan badan masih menumpang di tanah milik Yayasan Pangeran Sumedang (YPS). Perkantatoran Pemkab Sumedang sendiri merupakan satu-satunya di Indonesia yang masih menumpang. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: