Perantau Memilih Tak Pulang

PADA pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati 13 April nanti kemungkinan ribuan warga Sumedang yang memilih hak pilih tak akan menggunakan hak suaranya. Mereka tak akan pulang dan memilih mengais rezeki di luar Sumedang.

            Bahkan bagi ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah dupastikan mereka tak akan mencoblos. Karena berbede dengan pemilihan presiden, KPU menyediakan TPS di luar negeri tapi untuk Pilkada ini tidak dilakukan.

            Sedangkan bagi para perantau asal Sumedang di Jakarta dan sekitar kemungkinan besar tak akan ikut mencoblos. Mereka akan memilih untuk mengais uang di Jakarta dan sekitarnya sebagai pedagang mie rebus daripada memilih pulang dan mencoblos.

            “Bagi pedagang itu sudah terbiasa menghitung untung ruginya. Kalau ada keperluan dan pulang ke Sumedang itu minimal butuh waktu tiga hari. Sehingga usaha dagangnya akan hilang,” kata Nandang Abas Suwarja ketua Bina Usaha Pedagang Mie Instan (BUPI).

            Sejak puluhan tahun lalu banyak warga Sumedang yang menjadi pedagang mie rebus di Jakarta. Mereka kebanyakan berasal dari Kecamatan Cisarua, Cimalaka dan Paseh. Jumlah warga Cisarua yang memiliki lapak mie rebus di Jakarta itu mencapai 3.200-an orang. “Itu hanya pemilik lapak saja sebab kalau jualan itu dibantu dua sampai orang setiap lapaknya. Belum lagi untuk di daerah lain,” kata Nandang.

            Nandang memberi gambaran soal perilaku para perantau penjual mie rebus ini. Kalau ada pemilihan kepala desa saja di Cisarua banyak warga yang tak ikut mengunakan hak pilih. “Jumlah warga yang tidak datang itu biasanya diatas 500 orang bahkan ada yang mencapai 1000 orang,” katanya.

            Namu, terang Nandang, kalaupun pernah para pemilih datang itu hanya di Desa Bantarmara. “Para pemilih itu mau datang ke desanya karena dijemput oleh para calon kepala dengan mencarter bus,” katanya lagi. Sebuah pilihan yang praktis dan tentu eknomis.

            Di Kecamatan Cisarua tercatat jumlah pemilih mencapai 14.618 orang yang tersebar di tujuh desa. Hampir setengahnya warga itu menjadi pedagang mie rebus di Jakarta di kampung halamannya hanya meninggalkan kaum perempuan, usia lanjut dan para pelajar.

            Sujatma koordinator BUPI Desa Bantarmara menyebutkan para pedagang mie rebus itu sudah mengetahui Pilkada pada 13 April. “Mereka memilih berjualan di Jakarta kecuali mungkin mereka akan mau pulang semua beramai-ramai jika dijemput oleh para calon bupati,” katanya.

            Camat Cimalaka Asep Sudrajat menyebutkan banyak warga di Cimalaka, Cisarua dan Paseh yang kemungkinan tidak pulang ke Sumedang untuk ikut Pilbup semata-mata karen alasan ekonomi. “Saya melihatnya mereka kemungkinan tidak memilih dan tetap tinggal di Jakarta itu karena alasan ekonomi saja,” kata Asep yang juga ketua Forum Camat.

            Asep buru-buru menyebutkan kalau kesadaran politik warga mereka yang berada di Jakarta berjualan mie rebus itu cukup tinggi. “Jadi tidak pulang itu bukan karena alasan politis seperti misalnya Golput melainkan betul-betull ekonomi. Mereka itu pedagang jadi sangat menghitungkan untuk rugi kalau tidak dagang sehari sampai dua hari,” katanya.

            Diakuinya, pihaknya  melakukan himbauan ke keluarga mereka yang ada di Sumedang untuk menggunakan hak pilih. “Kami sudah mengeluarkan himbuan supaya mereka mengunakan hak pilih pada pilkada nanti,” kata Asep.

            Sementara itu ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Sumedang yang mengais rejeki di negeri sebrang juga tak akan menggunakan hak pilih untuk pemilihan bupati maupun gubernur nanti.     TKI asal Sumedang ini bekerja di timur tengah dan Malaysia sampai Hongkong.

            Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Dadi Muhtadi menyebutkan pihaknya memang tidak memiliki data pasti soal TKI asal Sumedang. “Jumlahnya bisa mencapai ribuan orang tapi data yang ada dan tercatat di Disnaketran hanya 227 orang saja,” kata Dadi.

            Jumlah pasti TKI itu banyak tapi tak tercatat karena mereka yang berangkat tidak lapor ke Disnakertran. “Para TKI itu berangkat dengan sponsor dari Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan tak melapor ke Disnakertran,” kata Dadi.

            Walaupun banyak yang bekerja sebagai TKI namun di Sumedang tak ada PJTKI. “Tak ada PJTKI dari Sumedang dan kebanyakan para TKI itu melalui PJTKI yang ada di Indramayu, Bandung, Subang, Cianjur sampai Sukabumi,” katanya.

            Dari data hasil uji kompetensi pertengahan tahun 2007 TKI asal Sumedang mencapai 800 orang. Mereka itu hasil rekruitmen dari PJTKI di Cianjur, Subang, Indramayu termasuk Bandung. “Saya yakin jumlah TKI asal Sumedang itu bisa mencapai ribuan. Tapi kalau ditanya data resmi kami tak punya kecuali yang tercatat 227 orang saja,” kata dadi.

            Apalagi, kata dia, setiap berangkat menjadi TKI sampai TKW itu akan mendapat kontrak selama dua tahun. “Bahkan bisa diperpanjang lagi jadi warga Sumedang yang menjadi TKI itu sudah kehilangan haknya untuk memilih,” kata Dadi.

            Sebab ketika para TKI ini mendaftar ke PJTKI yang berada di luar Sumedang maka mereka harus membuat KTP tempat PJTKI itu. “Syarat untuk mendapat KTP itu harus memiliki surat pindah maka warga Sumedang yang menjadi TKI itu sudah kehilangan hak pilihnya,” kata Dadi lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: