Banyak Perubahan

SELAMA satu bulan Panitia Khusus (Pansus) RPJPD yang beranggotakan 16 orang anggota dewan dari berbagai fraksi menuntaskan tugasnya. Berikut ini petikan laporan Pansus RPJPD yang disampaikan juru bicara drg Rahmat Juliadi dan disarikan oleh Vera Suciati

 

KABUPATEN Sumedang sejak masa pendiriannya, telah memperlihatkan dinamika dalam derap pembangunannya dan terus menyesuaikan dengan perubahan kondisi, potensi, regulasi, serta kebutuhan masyarakat daerah.

            Sejalan dengan perubahan konstitusi dan paradigma, kebutuhan menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah tidak lagi bertumpu pada penetapan GBHN yang memandu perencanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahunan, melainkan diletakkan pada pendekatan politis yang terkait.

            Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, kebutuhan perencanaan pembangunan daerah harus semakin memiliki keseimbangan dalam fokus dan penanganannya dengan tetap memberikan ruang untuk potensi daerah. Itulah sebabnya, pencapaian fokus pembangunan kurun waktu 20 tahun membutuhkan penataan yang serius, matang, dan tepat guna.

            Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN akan menjadi dokumen perencanaan atas sebuah fokus kebutuhan dalam memberi arah penyelenggaraan Kabupaten Sumedang hingga 20 tahun mendatang.

            RPJPD disusun melalui pembahasan yang mendalam dan komprehensif serta dilakukan dengan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top down selama satu bulan sejak dibentuknya panitia khusus (pansus) tanggal 24 Januari 2008.

            Akhir Pebruari lalu Sidang Paripurna DPRD memutuskan untuk menyetujui raperda RPJPD menjadi perda yang definitif. Pembahasan RPJPD dilakukan dengan berbagai tahapan, diantaranya pembahasan dan pendalaman materi dengan pihak eksekutif dan studi banding ke Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan Kabupaten Bogor.

            Secara keseluruhan, legal drafting raperda RPJPD mengalami perubahan yang signifikan baik dalam konsideran dan batang tubuhnya. Pansus telah sedikit banyak melakukan perubahan pada legal drafting-nya dan rancangannya mengenai substansi, kalimat, kata, dan susunan rancangannya. Pansus juga melakukan penguatan arah pada rancangan rencana-rencana pembangunan.

            Beberapa hal yang termasuk dalam pertimbangan dasar hukum atas pembentukan RPJPD dihapus dan ditambahkan guna memperjelas tujuan dan maksud RPJPD. Sedangkan perubahan atas kalimat, kata, tata bahasa, dan susunannya diubah agar memudahkan setiap orang dalam menginterpretasikan atau menerjemahkan maksud substansi ke dalam tindakan realitasnyas.

            Selain itu, perubahan tersebut juga dilakukan untuk menghindari makna ganda dalam penerjemahannnya. Sementara, lampiran atau isi RPJPD dilakukan perubahan atas substansi dan susunannya.

            Seperti pada maksud dan tujuan RPJPD yang mengalami penyempurnaan. Sebelumnya hanya untuk menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun, ditekankan lagi bahwa tujuan RPJPD juga sebagai acuan bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita daerah sejalan dengan kebijakan daerah pemerintah kabupaten dan provinsi. Dengan penekanan ini, seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dapat bersifat koordinatif, integratif, dan sinergis.

            Perubahan data atau pembaharuan data juga dilakukan pansus. Penguatan data ini diantaranya dilakukan pada bahasan kondisi, analisi, dan prediksi umum daerah. Kondisi PDRB, jumlah angka kemiskinan, jenis pekerjaan, sumber daya alam, pusat-pusat UKM, bantuan modal, perkembangan koperasi, pengusaha kecil menengah dan besar, permodalan, ketenagakerjaan, pengembangan sektor perdagangan termasuk pasar modern dan tradisional, perkembangan potensi pasar wisata adalah hal-hal yang datanya diperbaharui lagi.

            Pansus menilai pada bahasan kondisi sosial budaya juga tidak memberikan penekanan bahwa pembangunanbudaya di Kabupaten Sumedang ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Oleh karenanya, pansus menambahkan bahwa pengembangan budaya daerah harus mampu mempertahankan jati diri dan nilai budaya daerah sehingga mampu memberikan pengaruh positif. Di samping itu, pembangunan budaya ditujukan untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan seperti nilai-nilai kewirausahaan.

 

 

 

 

Sepakat Sumedang Sehati

HAL yang juga paling disoroti oleh beberapa fraksi pada pembahasan Pansus RPJPD adalah mengenai visi  Sumedang Sejatera Agamis dan Demokratis yang diakronimkan SEHATI.

            Akronim ini disepakati oleh Pansus dan semua fraksi. Visi Sehati memiliki lima misi. Kelima misi ini mendapatkan perubahan penyempurnaan.

            Penyempurnaan tersebut diantaranya terdapat pada misi Mewujudkan Masyarakat Daerah Yang Berakhlak Mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan fasilitas sarana prasarana keagamaan di daerah, karena beberapa masyarakat daerah sering mengeluhkan terbatasnya sarana tersebut.

            Tidak hanya masyarakat saja yang harus diwujudkan dalam kehidupannya, melainkan tata kelola pemerintah juga harus berlangsung dengan  baik. Oleh karenanya, pada pembahasan RPJPD dilakukan penguatan arah pembangunan yang meliputi  peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan otonomi desa yang efektif.

            Hal ini dilakukan dengan upaya regulasi kewenangan pemkab terhadap keberadaan pemerintahan desa sehingga wadah otonomi dapat diterapkan secara aspiratif dan akomodatif. Tata kelola pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada masyarakat harus berlandaskan hak azasi manusia melalui upaya penegakan supremasi hukum di segala bidang dan untuk seluruh komponen masyarakat.

            Tata kelola pemerintah dalam perlindungan tersebut juga berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan HAM.

            Perubahan berupa penyempurnaan dan penambahan lainnya yaitu pada bahasan Arah Tahapan dan Prioritas Pembangunan terutama menyangkut  perekonomian daerah yang tangguh dan berdasarkan agrinisnis, pariwisata, dan industri.

            Untuk misi mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah diarahkan melalui beberapa strategi yaitu mengembangkan kapasitas struktur perekonomian yang berfokus pada industri kecil menengah dengan mengendalikan industri yang telah tumbuh serta mengembangkan potensi wilayah industri agar sinergis dengan sektor ekonomi lainnya.

            Strategi lainnya adalah meningkatkan ketahanan, produktivitas, ketersediaan, dan diversifikasi pangan melalui pengembangan UMKM dan koperasi untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

            Sedangkan bagi para pelaku usaha, direncanakan juga untuk memberikan jaminan insentif investasi berupa perlindungan hukum guna keamanan investasi dan hukuman bagi investor yang melanggar.

            RPJPD memiliki tahapan dan prioritas pembangunan yang terbagi dalam beberapa kurun waktu. Disepakati bahwa pembagian kurun waktu tersebut adalah RPJMD ke-1 dilakukan pada Tahun 2005-2008, RPJMD ke-2 Tahun 2009-2013, PJMD ke-3 tahun 2014-2018, dan RPJMD ke-4 tahun 2019-2025.

            Di setiap tahunan ada prioritas RPJMD harus ada kemajuan dan peningkatan dari mulai tahapan penataan, peningkatan, kemandirian, dan keunggulan. RPJMD ke-1 memiliki 36 fokus panduan dari semula 15 fokus. RPJMD ke-2 memiliki 40 fokus dari semula 19 fokus. RPJMD ke-3 16 fokus dari semula 8 fokus dan RPJMD terakhir memiliki 13 fokus dari 8 fokus sebelumnya.

 

Kesimpulan dan Rekomendasi

Jadi Pedoman Calon Bupati

PEMBAHASAN RPJPD yang telah menghabiskan waktu selama satu bulan ini oleh anggota pansus sebanyak 16 orang ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

            RPJPD tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintahan daerah dan masyarakat Sumedang dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

            RPJPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJPM dan menjadi pedoman bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi misinya.

            Sementara rekomendasi yang disampaikan pansus adalah diperlukannya komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis untuk keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Sumedang Sehati.

            Selain itu, diperlukan juga konsistensi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, konsistensi untuk membangun kemitraan antara domain pemerintah daerah yang menempatkan potensi para penyelenggara pemerintahan daerah seiring dalam bingkai otonomi daerah, keberpihakan para penyelenggara pemerintah yang senantiasa berorientasi pada amanah kerakyatan, dan perlunya sosialisasi kepada seluruh stakeholder sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan di Sumedang.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: