Deraan bencana banjir sampai longsor mulai menyapa manusia ketika memasuki musim hujan ini. Begitu juga bencana banjir dan longsor itu menyergap Sumedang karena memiliki potensi. Dari struktur alamnya Sumedang memang rawan bencana alam.

BANJIR menjadi bencana langganan ketika hujan turun di Cimanggung dan Jatinangor serta di Ujungjaya dan Tomo. Di Desa Cilengar, Kecamatan Tomo yang berpotensi banjir akibat luapan Sungai Cipeles, banjir di luapan Sungai Cipelang di Ujungjaya, dan banjir di Cisurat, Wado. Bencana lainnya yaitu longsor juga mengancam beberapa tempat misalnya di Rancakalong, Cadaspangeran, dan Cibugel.

Ketua Harian Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang juga Sekretaris Daerah, Atje Arifin Abdullah mengatakan beberapa daerah di Sumedang yang harus diwaspadai. Semua camat yang memimpin di wilayah rawan bencana diharapkan jangan meninggalkan wilayah dan melaporkan situasi terakhir wilayahnya dan antisipasi apa yang harus disiapkan.

Sekda sangat mewanti-wanti kepada sejumlah pihak terkait untuk mengoptimalkan tugasnya, salah satunya dengan siap siaga jika ada bencana datang. “Dinsos sudah siap dengan persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Dinas PU dengan alat-alat beratnya dan Dinkes untuk penanggulangan medisnya. Termasuk BKB yang siap siaga meluncurkan tim SAR untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban bencana,” kata Atje.

Sayangnya, untuk penanggulangan bencana kali ini anggaran pemkab hanya mengucurkan dana Rp 1 miliar di pos bencana alam perubahan APBD. Sebelumnya dana tersedia Rp 2 miliar. Dana bencana alam sudah terserap per 31 Oktober sebanyak Rp 703 juta untuk menanggulangi sebanyak 150 kejadian bencana dari 7 jenis bencana yaitu longsor, tanah retak, angin kencang, banjir, petir, kebakaran, dan kecelakaan.

“Dana itu akan digunakan untuk menanggulangi bencana pada saat kejadian saja, sehingga diperkirakan akan mencukupi, sedangkan untuk pemulihannya akan dianggarkan di tahun depan” kata Atje.

Dengan dana minim, sedikit banyak mempengaruhi kinerja anggota satlak. Dalam rakor, sejumlah anggota mengungkapkan merasa cemas jika sewaktu-waktu ada panggilan untuk menanggulangi bencana karena tidak adanya dana yang siap dikucurkan untuk membiayai sejumlah tindakan operasional penyelamatan bencana.

Seperti dikemukakan koordinator Satlak yang dipegang oleh Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Badan Kesatuan Bangsa (BKB). Plt Kabid Linmas Ading mengatakan dana operasional penanggulangan bencana sangat minim, sehingga tindakan penanggulangan bencana seringkali sedikit terlambat karena masih harus menguruskan dana operasional.

“Ketika mengintruksikan tim teknis penanggulangan bencana seperti tim SAR, kadang kami harus mencari dana untuk bahan bakar kendaraan pengangkut SAR dan alat penyelamatan,” kata Ading.

Begitu pula kondisi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum ketika akan menurunkan alat berat. Tidak adanya biaya operasional penanggulangan bencana kadang menghambat pekerjaan. “Kami harus berunding lagi untuk menggerakkan tim penanggulangan bencana sebelum menurunkan alat berat, meski akhirnya kami tetap bergerak karena ini menyangkut tugas darurat menyelamatkan bencana” ujar Kepala Sub Dinas Pengairan, Sudjatmoko.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Atje menegaskan akan menegaskan koordinasi diantara anggota tim satlak agar dapat dengan mudah mengakses dana tersebut, sesuai dengan kebutuhan.

“Sebenarnya SKPD mendapatkan dana PB yang langsung dikucurkan berdasarkan rencana anggara satuan kerja setiap SKPD di awal masa anggaran, namun dana ini bisa saja salah penanganan sehingga biaya operasional pengiriman bantuan tidak teranggarkan,” kata Atje.

Vera Suciati

Tamu ini datang lebih awal. Biasanya bertandang ketika sudah memasuki tahun baru. Namun tamu ini datang saat akhir tahun ketika intensitas curah hujan belum begitu tinggi. Di kawasan ini bencana memang ditunggu.

YA, menutup tahun 2008, dua kecamatan terkena bencana alam banjir langganan yang cukup mendatangkan penderitaan bagi para korbannya. Dua kecamatan yang kebetulan terletak di perbatasan Sumedang itu adalah Kecamatan Ujungjaya dan Cimanggung.

Sebenarnya, banjir di dua wilayah ini terjadi hampir tiap tahun di musim hujan dengan alasan atau penyebab yang hampir sama. Debit air hujan meningkat tapi sungai tak mampu menampungnya begitu tanah darat tak bisa lagi menyerap air.

Banjir di Cimanggung terjadi lebih dulu dengan ketinggian rata-rata satu setengah meter yang merendam empat desa yaitu Desa Cihanjuang, Desa Sukadana, Desa Sindangpakuon, dan Desa Mangunarga pada akhir November. Diawali hujan deras yang terjadi sekitar lima jam sejak siang hari, sorenya, wilayah yang padat oleh bangunan ini langsung terendam banjir.

Jika dilihat dari posisi wilayahnya, memang sedikit tak beruntung. Cimanggung merupakan wilayah berposisi rendah dibanding dengan Jatinangor, Tanjungsari, dan Sukasari yang di arah utara tiga wilayah ini terdapat mata air berdebit tinggi, apalagi jika musim hujan. Alhasil, kecamatan ini seolah-olah menjadi kawasan penadah air dari Jatinangor yang juga sama-sama merupakan wilayah padat bangunan.

Kepala Subdinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Sudjatmoko, kondisi tata kota yang salah bisa menjadi pemicu bencana banjir. “Wilayah yang sudah banyak tertutup bangunan tak mempunyai lahan peresap air hujan yang baik, sehingga jika air ini tidak terus mengalir hingga ke lokasi terendah maka air akan menggenang,” terang Sudjatmoko dalam rapat koordinasi Satlak Penanggulangan Bencana di Kantor Pemkab Sumedang.

Penataan tata kota rupanya tak juga menjadi suatu solusi yang segera dikerjakan. Sehingga tahun ke tahun bencana banjir terus terjadi. Jatinangor tak aneh lagi, setiap hujan berintensitas tinggi, gorong-gorong di sepanjang jalan raya meluap hingga ke jalan. Lalu lintas kian bertambah macet. Sisanya, sampah bertebaran dimana-mana dan membuat kotor wilayah yang diisukan akan menjadi perkotaan ini.

Syukurlah, banjir ini dalam dua hari sudah dapat surut, sehingga sebagian korban banjir dapat segera beraktivitas sehari-hari lagi. Akan tetapi keberuntungan tak belangsung lama, karena tak sampai dua pekan, Cimanggung banjir lagi.

Kali ini banjir tak juga surut dalam tiga hari sehingga berbagai kegiatan warganya terhenti. Parahnya, anak-anak sekolah korban banjir tak dapat sekolah karena sekolahnya kebanjiran atau bagi yang bersekolah di luar kawasan banjir, mereka tak dapat melewati banjir. Belum lagi seragam dan buku-buku pelajaran habis terhanyutkan banjir.

Ratna (45) warga Dusun Lakbok, Desa Cihanjuang. Ia mengaku dua anaknya yang bersekolah di SMP dan SLTA tidak bisa sekolah sejak banjir melanda mereka.

“Dua anak saya tidak bisa sekolah karena banjir,” ujar Ratna.

Namun, beberapa murid yang memilih tetap bersekolah. Mereka pergi ke sekolah dengan cara berjalan kaki di tengah air bah yang kotor. Seragam sekolah mereka jinjing terlebih dahulu agar tidak kotor. “Tadi dari rumah pakai baju bebas dulu, baru setelah melewati banjir seragam saya pakai dengan menumpang di rumah tetangga yang tidak kebanjiran,” kata Eli, murid kelas I SMP Yasta Cimanggung.

Meski air merendam desa, tidak ada perahu karet dari tim SAR yang siaga di lokasi banjir. Padahal warga sudah meminta untuk digunakan mengantar anak-anak ke sekolah dan para lansia.

Tak hanya sekolah yang terganggu, pasokan bantuan pun telat mereka rasakan, Bantuan hanya datang pada banjir pertama dengan dibagikan empat bungkus mie instan dan dua liter beras. Sedangkan banjir kedua kalinya, warga sama sekali tak dapat bantuan. Mereka makan seadanya karena dapur termasuk perabotan memasak sudah terendam, rusak, kotor, dan sebagian hilang. Beberapa ketua RW berinisiatif memasak makanan untuk warga di lahan kering karena di hari kedua bencana, warga sudah kelaparan.

Setali tiga uang. Banjir di Ujungjaya karena meluapnya Sungai Cipelang oleh air hujan dan kiriman air dari hulu Cipelang yang ada di Conggeang. Sungai Cipelang ini anak Sungai Cimanuk. Air dari Cipelang tak bisa mengalir bebsa ke Cimanuk yang juga kembung menerima air dari hulunya. Alhasil air itu kembali legi ke Cipelang dan embuat tanggul penahan di perkampungan jebol.

Camat Ujungjaya, Denny Tanrus mengatakan banjir merendam lima desa yaitu Desa Ujungjaya, Sakurjaya, Palasari, Sukamulya terjadi setelah wilayah itu diguyur hujan di malam pertama Desember. Lima titik ppenahan tangul jebol.

“Air bah dengan cepat masuk ke pemukiman warga yang berada lebih rendah dari permukaan sungai sehingga warga berlarian keluar rumah sambil menyelamatkan barang berharga,” kata Denny yang kemudian menyuruh warga mengungsi di jalan raya yang berada di tempat lebih tinggi.

Mak Eem (75) korban banjir di RT 01/07 Dusun Nanjungjaya, Desa Ujungjaya menceritakan air bah datang mengepung dari tiga arah dengan tiba-tiba. Air mulai naik sekitar pukul 19.00 malam dua jam setelah kawasan itu diterjang hujan deras dengan tiba-tiba disertai angin kencang.

“Air disertai lumpur pekat datang dari tiga arah dan terus berputar-putar. Air kemudian merendam rumah saya,” ujarnya. Ketinggian air yang menderas pemukiman 1,5 meter. Air luapan dari Cipelang naik dengan cepat dan merendam perabotan rumahnya.

“Air terus berputar-putar. Setengah jam saja air sudah setinggi leher saya. Tembok rumah saya saya jebol karena kuatnya arus,” tambahnya lagi.

Banjir paling parah terjadi di Desa Ujungjaya merendam 161 rumah di dua dusun yakni Nanjungjaya (156 rumah) dan Karamat (5). Ratusan rumah yang terendam banjir ditinggali 185 KK. Sementara di Sakurjaya 6 rumah. Banjir juga merendam 59 hektare sawah di blok Sawah Legok dengan ketinggian air mencapai 2,5 meter.

Di Desa Palasari banjir menghancurkan 180 hektar sawah yang baru berumur dua minggu di empat blok dan merendam enam rumah warga. Di Desa Sukamulya banjir melimpas 65 hektar sawah.

Di kawasan ini bencana memang ditunggu. Sebab kalau hujan mengguyur diatas tiga jam maka banjir menjadi tamu langganan.

Vera Suciati

Oleh: Kurniawan Abdurrahman *)

DESEMBER adalah “Bulan yang Basah”. Hampir setiap hari hujan turun, udara menjadi lembab berair, dan matahari seringkali seolah-olah cuma bertugas sampai pukul 12 siang.

Namun untuk beberapa momen selain kelahiran dan kematian, Desember selalu menyediakan ruang untuk bertemu. Bagi mereka yang menetapkan periode putaran bumi terhadap matahari sebagai standar perhitungan waktu, maka Desember adalah bulan terakhir pada tahun berjalan, sebelum menginjak bilangan tahun selanjutnya. Orang-orang biasanya merenung. Bank-bank sibuk melakukan tutup buku, perusahaan-perusahaan mengkalkulasi rugi-laba, di televisi, majalah dan koran disajikan kalaidoskop perjalanan sebuah bangsa sejak Januari yang lalu. Singkatnya, Desember seringkali dijadikan titik pertemuan antara kenangan, pengalaman, kenyataan, dan harapan.

Demikian halnya di Kabupaten Sumedang, kota kecil di bentang alam “Tatar Tampomas”. Sekalipun dalam “gosip” skala nasional, Sumedang nampaknya baru disebut karena tiga hal. Penganan Tahu Sumedang, Skandal IPDN, dan Rossa sosok seorang diva musik Indonesia. Namun perannya tak kecil sebagai kawasan penyangga dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Bahkan dalam sejarah, Sumedang ditakdirkan menjadi tempat penyimpanan terakhir Mahkota Pajajaran, simbol kekuasaan dan ikon utama Kebudayaan Jawa Barat.

Momen politik terbesar pada tahun 2008 di Kabupaten Sumedang ini adalah Pilkada. Pada awal Januari sampai dengan April 2008 ini, elite dan rakyat Sumedang sibuk menggelar rangkaian kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, juga sekaligus memilih Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat, yang suka atau tidak, telah menyedot dana APBD miliaran rupiah. Terlepas dari berbagai masalah yang mengiringinya, pesta demokrasi lokal itu berlangsung dan mencipta sejarah, ketika untuk pertama kalinya rakyat menentukan sendiri siapa yang berhak menjadi pemimpinnya. Penguasa Sumedang tak lagi diciptakan oleh mitos, warisan, atau ditentukan oleh beberapa orang saja. Pada tanggal 13 April 2008, 80 persen rakyat yang memegang hak pilih berbondong-bondong ke TPS, menentukan pilihannya di antara dua pasangan cabup/cawabup, sehingga terpilihlah Bupati/Wabup yang dilantik pada Juli kemudian.

Layaknya sebuah pesta perlombaan, selalu ada cerita dan pembuat cerita dibalik kemenangan dan kekalahan, kesuksesan dan kegagalan. Tim Sukses masing-masing pasangan dan rakyat pun larut dalam suasana itu. Ada senyum angkuh kemenangan, ada wajah muram kekecewaan. Ada saling tuding kelicikan, ada pula yang sampai di-“meja hijau”-kan. Bahkan ada pula anggota dewan yang harus rela turun dari kursi, di-recall. Mengapa? Ya karena setiap pilihan selalu mengundang resiko dan pengorbanan.

Gaung pilkada 2008 terus berlanjut sekalipun Bupati/Wabup terpilih telah dilantik. Konstelasi politik di DPRD pun mulai bergerak mengikuti kutub kekuasaan masing-masing. Kekosongan jabatan Ketua DPRD (karena terpilih jadi Wabup), menjadi momen politik tersendiri di kalangan internal DPRD, dan karenanya tupoksi DPRD, pelayanan fungsi-fungsi pemerintahan untuk sementara menjadi nomor dua, sampai akhirnya pada bulan Agustus 2008 terpilih Ketua DPRD baru. Namun itu tak dapat menjawab jeritan dan tuntutan para guru yang karena sesuatu dan lain hal terpaksa ditunggak pembayaran gajinya. Guru…oh guru…!!

Hal lain yang tak kalah menguras energi para elite dan penentu kebijakan politik di tahun 2008 ini adalah persiapan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif 2008. KPU yang nampak “belum kering keringatnya” setelah usai Pilkada, kembali menghadapi tugas berat menata dan mempersiapkan pesta demokrasi nasional, Pemilu 2009. Partai-partai politik, baik yang ikut andil dalam Pilkada maupun berstatus partai baru, sibuk mempersiapkan diri. Sepanjang jalan menjadi berwarna oleh baligo, stiker, dan spanduk jualan politik. Beberapa di antaranya dipasang tak beraturan.

Satu hal yang nampak dari sini adalah suasana ketidaksiapan, meski bukan berarti tak terselesaikan. KPU dengan dana dan tenaga sisa berupaya maksimal menjalankan tugas, dan partai-partai pun yang memang selalu tidak pernah siap dalam melakukan pendidikan politik dan pengkaderan, bekerja serabutan. Dan rakyat pun kembali disuguhi permainan, manuver, sirkus dan akrobat politik. Di partai-partai besar, konflik kepentingan terhadap nomor urut pencalonan jadi contoh betapa tidak siap mekanisme pengkaderan dan pengelolaan sumber daya politik yang ada. Di partai-partai kecil, muncul masalah menyangkut “amunisi” dan cost politic yang tidak bisa dihindari. Sementara di partai-partai baru, muncul caleg asal jadi, asal terpenuhi, asal dana dari Pimpinan Pusat mengalir dan bisa dinikmati. Semua bermasalah dan mengundang masalah.

Tapi sekali lagi, itulah dinamika. Toh kehidupan di dunia itu sendiri adalah masalah. Andai saja Nabi Adam dan Siti Hawa tak pernah terayu Iblis untuk memakan buah terlarang. Upsssss…. Jangan terlalu sensitif, kita tak pantas mempertanyakan keadilan Tuhan. Dalam ke-Maha-annya, Tuhan sungguh tahu dan berkuasa menurunkan manusia ke muka bumi. Di dunia pun pada hakekatnya sosok manusia adalah pemimpin, yang wajib memimpin dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, untuk keluar dari masalah.

Itulah cermin sebuah bangsa yang selalu diajari mengobati sakit kepala dengan obat pereda rasa sakit, bukan mencari tahu apa penyebab dan bagaimana mengobati sumber rasa sakit. Itulah sebuah cermin budaya sebuah bangsa yang terlalu lama lahir, tumbuh, dan berkembang dalam etos sebagai bangsa yang terjajah.

Di luar kaca jendela nampak langit meredup, dan hujan akan turun. Kenangan kekalahan, pengalaman untuk belajar, dan kenyataan, sedang berkumpul untuk memprediksi dan berharap. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, meminjam kalimat Andrea Hirata, “kita tak pernah bisa mendahului nasib”. Selamat Tahun Baru 2009 !! ***

*) Sekretaris DPC PBB, Caleg Dapil 3

MATA Uha Juhaeri (63) nanar melihat kampung halamannya yang ditinggalkan selama dua tahun. Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka yang ada di kaki Gunung Tampomas yang sangat subur ketika ditinggalkannya, menjadi gersang seperti padang pasir.

“Saat pertama kali menginjakan kaki lagi ke kampung halaman sepulang transmigrasi dari Lampung, saya kaget melihat lahan subur di lereng Tampomas menjadi padang gersang,” ujar bapak lima anak sambil mengenang masa lalu.

Ia mengaku tertegun sebab dua tahun meninggalkan kampung halaman ke Lampung pada 1984 dan kembali lagi 1986, ternyata lahan subur sudah hancur. “Saya mencari penghasilan ke Lampung tapi tanah sendiri malah rusak,” katanya.

Tapi kejadian itu sudah berlalu hampir 21 tahun. Ia tidak mau hanya menangisi lingkungan yang rusak. “Saya harus berbuat,” tekadnya.

Usaha tak kenal lelah mengelola lahan kritis sisa penambangan pasir di kaki Gunung Tampomas membuahkan hasil. Padahal saat pertama kali akan menghijaukan lahan sisa penambangan yang mirip padang pasir itu tak sedikit tetangganya bahkan keluarga mencibir.

Uha nekad membeli 100 tumbak atau 1.400 meter persegi yang harganya Rp 1.000 per tumbak. “Saya malah ditertawakan keluarga dan tetangga ketika membeli lahan gersang di kaki Tampomas yang berjarak satu kilometer dari rumah,” kata Uha.

Selama satu tahun lahan itu dibiarkan dan Uha hanya meratakan saja lahan gersang itu. “Saya menjadi petani dan kalau pulang kerja lewat ke lahan, saya meratakannya. Saat itu juga saya mencoba menebarkan pupuk kandang dilahan itu. berbagai cara dicoba, istilahnya sudah seribu kali percobaan untuk menanam pohon,” kata Uha.

Ternyata dari puluhan jenis pohon yang bisa hidup disana cuma pohon Gamal atau dikenal juga dengan Dadap Inggris. “Kalau kami disini menyebutnya pohon Cebreng, karena kalau ditanjebkeun akan reng daunnya. Ternyata dalam waktu satu tahun pohon itu tumbuh sampai 50 cm,” katanya.

Karena pohon cebreng tumbuh, Uha membangun gubuk dan membuat kandang ayam. “Sempat memelihara ayam kampung tapi ternyata malah berkeliaran ke kebun orang. Dari pada piomongeun saya tak jadi mengembangkan ayam,” kata Uha.

Karena kehabisan bekal dan modal membuat Uha banting stir dan ikut menanam erbis. “Saya menamam erbis dan memasarkan erbis itu ke Jakarta,” kenang Uha.

Saat jualan di perbatasan Depok dengan Pasarminggu, Jakarta, Uha melihat ada dua orang yang mengangkut kambing dalam mobil. Ia mendapat ilham mengapa tidak mengembangkan ternak kambing di lahan kritis yang kini mulai ditanami cebreng itu. “Saya berpikir punya lahan yang sudah ada tanaman cebreng sebagai pakan ternaknya,” kata Uha yang mengaku juga saat itu ia selalu mendengarkan acara pedesaan yang disiarkan RRI.

Menurut Uha, saat itu penyiarnya menyebutkan para peternak kambing akan panen raya. “Saya kaget kok peternak kambing bisa panen raya. Bukankah yang panen raya itu hanya petani padi saja. Ternyata penyiar itu menyebutkan panen raya kambing karena sebentar lagi akan Idul Adha atau kurban,” katanya.

Tekad Uha sudah kuat, ia ingin beternak kambing. Tapi uang tak mencukupi untuk beli kambing. “Bersama istri, saya menjual cabe rawit yang ditaman diantara erbis. Saya beli dua ekor kambing sepasang dan nengah dari tetangga satu ekor betina,” katanya.

Ternyata kambing itu beranak pinak dan berkembang biak. Uha pun menjadi bandar. “Saya menjual empat ekor kambing seharga Rp 800 ribu pada tahun 1994 dan banyak warga setempat kaget dengan keberhasilan itu,” kata Uha.

Perjuangan Uha menghijaukan lahan kritis itu membuat warga setempat tertarik dan menyerahkan lahan kritis untuk dikelolanya. “Saat ini kelompok tani Simpay Tampomas sudah memilik anggota 30 orang dan sudah menghijaukan lahan 12 hektare dan saat ini memiliki populasi 350 ekor kambing,” ujarnya bangga.

Dulu harga tanah sisa galian pasir itu seharga Rp 1000 per tumbak tapi kini menjadi Rp 50 ribu per tumbak. “Harga lahan sisa penambangan itu kini menjadi mahal. Kalau dulu dijual murah,” katanya. ***

==========================================

Buah Naga di Lereng Tampomas

KERJA kerasnya berbuah. Kini lahan hijau seluas 12 hektare di kaki Gunung Tampomas bagian selatan menjadi noktah kecil di hamparan 306,43 hektare lahan yang gersang karena pengalian pasir.

Di kawasan Cimalaka dari luas penambangan pasir 252,37 hektare ternyata 214,69 hektare bekas galian dibiarkan tanpa reklamasi alias gersang dan menjadi hamparan padang pasir.

Bukit yang dulu hijau sudah menjadi cekungan dan sumur raksasa yang gersang tinggal batu kerikil. Setiap hari tak kurang dari 500-1.000 truk lalu lalang mengangkut pasir. Debu berterbangan ditengah udara panas dan hamparan padang pasir sisa galian mulai dari mulut jalan di Desa Cibeureum Kulon.

Tapi saat perjalanan berbelok ke sebelah kanan menuju blok Ciseureuh, Kampung Tarikolot, Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka suasana tak begitu terasa panas. Di kawasan inilah laboraturium alam milik Uha Juheri (63) yang dikelola sejak 21 tahun lalu menjadi oase di padang pasir.

Lahan ini terlihat hijau dengan pohon-pohon Dadap Inggris atai Cebreng tumbuh subur. Di lahan ini juga hidup 350 ekor kambing sebagai populasi. Setiap tahun sekitar 200 ekor kambing seharga Rp 500-750 ribu per ekor terjual.

Saat berada di laboraturium alam yang berada di kawasan hijau sudah tersedia bangunan pertemuan, mushola dan kandang kambing. Perjuanganya membuahkan hasil, selaian kawasan menjadi hijau juga sudah ribuan datang dari pelosok negeri dan luar negeri untuk belajar mengelola alam yang hancur akibat ulah manusia. Uha sempat mendapat penghargaan Kalpataru tingkat Jabar pada tahun 2000.

Kerja keras Uha, membuat ada investor yang melirik. Ia ditawari menanam buah naga. “Saya kaget ditawari tanaman yang namanya asing. Saya mau mencoba saja karena mendengar keuntungan dan prospeknya bagus,” kata Uha.

Perjanjian dibuat Pebruari 2006 dan ditanamlah 180 bibit buah naga yang didapat dari sang investor dengan harga Rp 250 ribu/bibit. “Ternyata harga bibitnya mahal. Bahkan cara menanamnya juga aneh, ukuran bibitnya sepanjang 30 cm yang harus ditanam dengan penyangga sebuah tembok beton,” katanya.

Harga mahal sangatlah wajar, karena selain bibitnya yang masih sangat langka dan pohon ini berumur panjang hingga puluhan tahun serta berproduksi atau panen setiap tahunnya. Pohon buah naga yang termasuk jenis kaktus ini juga mudah dikembangbiakkan dengan memotong tunas dan ditanam seperti awal.

Buah naga mempunyai musim panen yang sudah tetap, yaitu sekitar bulan Desember. Dua bulan sebelumnya, buah naga akan berbunga, berbuah lalu panen raya pada tiga bulan setelah berbunga. “Sekarang sedang berbunga, sebagian ada yang berbuah, sebentar lagi panen besar,” kata Uha.

Panen kali ini adalah tahun ke tiga setelah tanam, disebut sebagai panen kedua atau panen raya. Panen pertamanya terjadi di tahun kedua tanam, namun panen ini tidak berproduksi banyak. Hitung-hitungan untung pun belum dapat tercapai bahkan masih belum bisa menutupi biaya produksi.

“Panen lalu dapat 12 ton dari tiga hektare lahan. Satu pohonnya bisa menghasilkan 3,4 kg buah naga,” ujar Uha. Buah naga itu dijual Rp 30 ribu per kg dan dijual ke pasar lokal dan luar kota.

Menurutnya, harga buah naga akan naik lagi karena permintaannya sudah banyak baik dari pasar lokal maupun luar kota. “Saat panen lalu juga kewalan banyak yang pesan tapi tak terpenuhi. Sekarang saja sudah banyak yang pesan untuk panen Desember,” katanya bangga.

Keberhasil Uha ini juga ditularkan ke warga sekitarnya. Kini merek amulai melirik dan menanam pohan buah naga ini. Pohon ini mudah tumbuh dimana saja dan tidak mengenal musim tanam, kemarau atau hujan. Bahkan ditanah tandus, kering, dan rusak pun bisa tumbuh subur, buktinya di lahan kritis bekas galian.

“Karena ini jenisnya kaktus yang tidak terlalu membutuhkan air dan kuat ditanah tandus,” kata Uha.

Sayangnya, masih banyak lahan bekas galian pasir itu dibiarkan terlantar tanpa tanaman dan tandus tanpa reklamasi. Padahal warga disana siap mengelola lahan itu menjadi hijau.

Vera Suciati

KOMISI Penanggulangan AIDS (KPA) Sumedang butuh dana besar. Padahal dana yang dimiliki KPS untuk pengobatan dan perawatan sangatlah kecil. Tiada jalan, penggalangan dana harus dilakukan.

HAL itu dilakukan karena jumlah penderita HIV/AIDS yang terdeksi KPA semakin membengkak. Apalagi saat ini ditemukan ada enam anak balita yang terinveksi HIV bahkan satu balita sudah masuk tahap AIDS.

KPA Sumedang telah menemukan enam kasus orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pada usia anak-anak, empat orang diantaranya ditemukan di tahun 2008. Seluruh ODHA balita ini tertular dari bapaknya yang seorang pengguna narkoba suntik (penasun) melalui proses kelahiran dari rahim sang ibu. Sementara ODHA dewasa mencapai 76 orang dengan variasi usia mulai dari 19 tahun hingga 45 tahun.

Project Officer KPA Sumedang, Tita Analita, mengatakan penggalangan dana ini dilakukan sebagai upaya KPA untuk mencari dukungan dan bantuan dari pihak lain untuk membiaya sejumlah tindakan perawatan dan penyembuhan bagi ODHA di Sumedang. “Biaya yang kami butuhkan sangat banyak terutama untuk merawat ODHA balita, namun dana KPA Sumedang untuk perawatan dan pengobatan ODHA sangat minim,” kata Tita.

Keperluan biaya untuk ODHA balita terutama untuk memenuhi asupan susu formula dengan kualitas terbaik. ODHA balita tidak boleh menyusui ASI karena ibunya juga ODHA. “Jadi susunya harus dipenuhi oleh susu formula yang angka kebutuhan konsumsinya pasti lebih banyak,” terangnya.

Untuk membeli susu formula yang berkualitas bagus, lanjut Tita, diperlukan biaya yang sangat besar. Tak hanya susu, makanan tambahan lainnya pun harus bergizi tinggi untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetaf fit. Dana yang dibutuhkan untuk keperluan susu saja sekitar Rp 1,65 juta per bulan untuk enam orang balita dengan asumsi harga susu berkualitas. Maka dalam satu tahun, dibutuhkan biaya Rp 19,8 juta.

“Jika mengandalkan dana dari KPA saja jelas kami sangat keteteran,” ujar Tita.

Sementara untuk obatnya, yaitu ARV, memang bisa diperoleh cuma-cuma dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun karena pasiennya balita yang tidak bisa sembarang mengonsumsi ARV jenis apa saja, maka diperlukan kajian dan pengecekan yang berulang-ulang untuk memastikan jenis ARV yang cocok. “Tindakan inilah yang kadang-kadang membutuhkan biaya tinggi,” ujarnya.

Saat ini untuk membantu ODHA balita, KPA hanya mengandalkan dana seadanya saja. Namun bantuan ini mesti dilakukan terus menerus mengingat keluarga ODHA berasal dari keluarga tak mampu, sementara pengobatan dan perawatan tidak boleh dihentikan.

Selain ODHA balita, KPA juga harus memikirkan biaya perawatan dan pengobatan untuk ODHA lainnya. Program lainnya yaitu upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS yang hingga kini terus berjalan.

Setiap tahunnya. KPA Sumedang mendapatkan dana sebesar Rp 60 juta per tahun dari pemerintah pusat. Sedangkan bantuan APBD Sumedang hanya Rp 25 juta per tahun yang baru diberikan di tahun 2008. “Dana itu jelas tak cukup untuk membiaya seluruh kegiatan KPA Sumedang,” kata Tita.

Idealnya, KPA Sumedang membutuhkan dana Rp 400 juta per tahun. Saat ini KPA sudah mengajukan dana Rp 350 juta ke Pemkab Sumedang untuk di dikucurkan di tahun 2009. “Namun kami hanya berharap-harap cemas saja soal dana itu, mengingat untuk pengajuan saja kami memerlukan upaya keras,” kata Tita.

Pesimis tak dapat sejumlah dana tersebut, itulah sebabnya KPA melakukan penggalangan dana.

Vera Suciati

Ciawitali Butuh Kiprah

Asslm alkm .Saya kepala desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Desa Pemekaran dari Gendereh tiap bulan belum kebagian Majalah Kiprah padahal sangat perlu karena di majalah tersebut selalu ada PERDA dan lainnya sekarang suka pinjam ke desa lain .tolong perhatikan. Trimakasih.

+6281324503XXX

Eh, Harus Testing

Bagamana katanya ada pengangkatan untuk guru sukwan, eh malah ada testing bagaimana aturannya

+6281394476XXX

====================================

Butuh Uang Jasa

Dewan yang terhormat, tolong cari tahu dimana uang jasa kami magolnya, dari bulan April belum dibayar,kami karyawan PKM menunggu dengan kesal.

+6281220279XXX

Saya karyawan salah satu puskesmas dan bertugas di desa yang jauh. Pelayanan puskesmas gratis, biasa nya ada imbalan jasa, tapi dari April nihil terus, dimanakah uang jasa itu magolna.

+6281220279XXX

====================================

CPNS Butuh Rapel

Punten pa bupati rapel cpns ulah hilap setengah deui.Peryogi pisan.Kade ulah dipopohokeun.muhi diperhatoskeun

+628132232XXX

Yth DPRD SMD kapan rapel CPNS angk 2007 yang masah setengahnya lagi kok belum diberikan sampai sekarang.

+6285295717XXX

Apa benar rapel CPNS 2006 yg separoh lagi akan dibayar bulan ini? Mudah-mudahan terealisasi Amien!

+6285323002XXX

Yth. Dikemanakan hak kami rapel CPNS yg 6 bln gl..kami orng kecil gol 1 tolong di perhatikan, ga pantas kami tuk dtng ke pemda yg jmlhnya di atas 1rb.

+6285223411XXX

==========================

Menunggu Dampak Positif

Sebagai warga yg merasa dipinggirkan tampaknya kedatangan para anggota dewan pada acara SABA DESA th 2006 yg lalu cuman pamer diri, mobil dan pamer yg lainnya, bagi warga Desa Ungkal tdk ada dampak positifnya. Bagaimana Bpk/Ibu dewan?

+6287821040XXX

Prerogatif Kades Hilang

Aslkm, sebagai kepala desa beban kami semakin berat saja, apalagi yang menyangkut biaya. Dengan adanya Perda No. 8 tahun 2007, tentang tata cara pengangkatan perangkat desa, urusannya jadi panjang dan banyak memakan biaya. Biasanya hanya dengan hak preogratif saja, urusan cepat beres, tetapi sekarang harus ini itu memakan proses panjang, apalgi perangkat kami banyak yang kosong, sedangkan sangat dibutuhkan segera, biaya tidak ada. Tolong Perda tersebut revisi lagi biar lebih cepat dan sederhana, tugas aparat desa sekarang numpuk, bukan ngurusin pemilihn saja. Saya tidak setuju hak preogtif kades dihilangkn, bekerja harus dengan orang yang tepat dan cocok dengan kepala desa. Bukan asal menang saja, dalam pemilihan, tolong jadikan bahan pertimbangan dewqn yang terhormat, ada aturan itu bukan untuk mempersulit, justru harus mempermudah.

+6281572887XXX

==================================

Mana Asuransi Teh?

Kapan Realisasi Asuransi dan KTA APDESI untuk Aparat Desa.

+6285220761XXX

Beberapa kali diusulkan hal Asuransi kesehatan untuk keluarga prangkat desa. Mohon segera ada realisasi. Trimksih atas sgla prhatian’y. yusup Bdng. Pem Desa Ciranggem.

+6285294725XXX

==================

Blanko Habis, Sanksinya Apa?

Salami ieu nu jqnten kendala utami mah sanes para camat anu teu aya di tempat tapi blangko na kosong, saurna malih mah di kecamata Cimanggung tos 3 sasih teu acan beres alatan teu aya blangko saurna tah nu kitu naon sanksina Pa?

+6285221546XXX

Ass,wr wb. Bp yg terhormat kenapa blangko untuk KTP hampir setiap bulan selalu kehabisan stok, apakah blangko KTP slalu di batasi kebutuhannya? Sedangkan kebutuhan akan KTP setiap saat masyarakat selalu meningkat dan mendadak apalagi untuk keperluan perjalanan keluar negeri bagi para TKI.

+6281321502XXX

=====================

Minimarket Pinggir Mesjid

Pedagang kios di sekitar Mesjid Raya Nyalindung mengeluh karena ada “Mini market” milik pribadi disamping kios. Ditunggu tindakannya dari Pemda melalui Pol PP. karena kios sekitar mesjid salah sumber ekonomi Mesjid.

+6285221225XXX

========================

Butuh Bantuan Motor

Mohon bantuan motor Dinkes diperuntukan untuk petugas lapangan.

+6281322323XXX

Butuh Sopir

Ass,bp,ibu yg terhormat apabila ibu,bapa, butuh supir saya lagi mencari kerjaan, pengalaman bawa mobil 5 tahun,sim A. hatur nuhun kana bantosana.

+6281320113XXX

Harus Jadi PNS

YTH dewan tolong lebih perhatikan nasib aparat desa. Aparat desa harus bisa jadi PNS, atau diberi kemudahan ikut tes CPNS masa kalah sama kerja honorer yang nongol satu bulan sekali itu pun kerabat kantor !

+6285220118XXX

Ada Uang Semir

Desa jangan hanya dijadikan obyek Dinas/SKPD Dalam penyaluran proyek pemerintah. Contohnya kalau Desa ingin ada proyek ratusan juta. Kades harus siap uang semir. mending kalau sedikit.kalau besar nanti urusannya sama dengan usaha ada hitungan untung rugi. proyek kualitasnya jelek juga asal untung sendiri.

+6285221225XXX

Jangan Disatukan Dadu

Uang operasional BPD sebaiknya.jangan disatukan DADU. Suka telat diberikannya oleh Kepala Desa. Keurmah saeutik pek telat.

+6281394285XXX

=======================

BPD Sangat Aktif

Membaca aspirasi Oktober 08, BPD tidak becus pimpin rapat, kunaon dijadikeun BPD? Di desa saya BPD sangat aktip sesuai tupoksi, kalau mau studi banding ke desa kami di sumedang utara

+628121462XXX

Tolong masalah BPD diselesaikan supaya tidak jadi fitnah & kecaman wasyarakat, mau dibubarkan ya bubarkan, mau dirubah ganti bagi yang tdk melaksanakan kerja, cabut saja SKnya agar jadi perhatian. Terima kasih

+6285294651XXX

==================================

Tausiyah Saat Minggon

Harus diintruksikan oleh pemda, tiap minggon di kecamatan diberikan tausyiah agar Kades2 mempunyai sifat “Amanah” orang no 1 itu harus menjadi suri tuladan rakyatnya.

+6285221225XXX

===========================

Mana Dana Bantuan

Dana bantuan untuk Kantor Desa Cibeureuyeuh dan Desa Jambu untuk segera dikucurkan, PLEASE DONG PAK….!! KASIHANI KAMI. Wass..

+6285221449XXX

Ass, Bpk Bupati yg terhormat, sekiranya bp tidak keberatan, ijinkan kami untuk meminta apa yg telah bp janjikan, dana 75 jt untuk sarana Pemerintahan di Desa Cibeureuyeuh-Conggeang, untuk segera direalisasikan, terima kasih. Wass (Beni/Kades Cibeureuyeuh)

+6285221449XXX

Bagi warga di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan konversi minyak tanah ke gas bukan barang baru. Ketika warga di desa lain saat ini sedang sibuk menerima paket kompor gals elpiji dengan tabung gas 3 kg karena minyak tanah subsidi akan ditarik. Mereka sibuk dengan pekerjaan hariannya.

WARGA Haurngombong sepertinya santai saja. Sebab sudah sejak tiga tahun lalu warga disana melakukan konversi minyak tanah sampai listrik juga tak mengandalkan monopoli dari PLN.

Desa Haurngombong yang merupakan sentra penernakan sapi sudah menobatkan diri menjadi Desa Mandiri Energi hampir dua tahun ini sudah terbiasa menggunakan gas alami atau bio gas yang didapat dari kotoran sapi. Dari gas inilah, kebutuhan bahan bakar untuk memasak terpenuhi.

Tak hanya itu, energi listrik pun didapatnya dari kotoran ini. Dengan begitu, hampir tiga tahun sudah tak pernah lagi membeli minyak tanah. Berapa pun harganya, tak peduli lagi. Sedangkan rekening listriknya? Dipastikan akan hemat. Karena hanya beberapa jam saja mereka mengonsumsi listrik PLN. Selebihnya, seluruh penggunaan listrik menggunakan bahan bakar bio gas yang digerakkan oleh mesin genset.

Ketua Kelompok Tani Harapan Sawargi Komar Purnama (42) yang hingga kini eksis mengembangkan bio gas mengatakan warga saat ini sudah merasakan manfaat bio gas untuk memasak dan membangkitkan listrik di rumah. Oleh karenanya, gas elpiji yang dibagikan gratis tidak begitu dinantikan.

Menurut Komar, memang tidak semua warga pengguna bio gas sama sekali tidak menggunakan minyak tanah. Dari 160 KK pengguna bio gas di Haurngombong sekitar 25 persen masih menggunakan minyak tanah sebagai BBM cadangan. “Nah mereka itulah yang masih sedikit mengharapkan tabung dan kompor gas elpiji gratis,” kata Komar.

Meski demikian, semua warga non pengguna gal elpiji didata. Hal ini dibenarkan Kepala Desa Haurngombong Adang SP. Menurut Adang, warga yang menggunakan bio gas juga didata. Padahal, ketentuan pendataan adalah penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP dan pengguna minyak tanah.

“Kami melakukan pendataan juga karena khawatir terjadi kecemburuan,” kata Adang yang juga mengetahui jika warga pengguna bio gas tidak terlalu mengharapkan gas elpiji.

Cuma, lanjut Adang, karena gas ini diberikan secara cuma-cuma, ya tetap saja mereka mau. ”Tapi mereka akan mendahulukan warga yang benar-benar membutuhkan seperti pemilik industri rumah tangga,” imbuhnya.

Senada dengan Adang, Komar dan anggotanya malah akan menyumbangkan gas elpiji gratis itu ke orang yang lebih membutuhkan. “Kami sudah berencana akan menyumbangkan gas elpiji tersebut atau untuk persediaan jika saja nanti ada warga yang tidak kebagian gas elpiji karena kesalahan administrasi padahal dia berhak,” terangnya.

Warga Haurngombong memang dikenal sebagai desa pionir bio gas di Sumedang bahkan Jawa Barat. Saat masyarakat lain panik akibat kelangkaan minyak tanah, warga Haurngombong tenang-tenang saja karena memang sehari-hari mereka memasak menggunakan bio gas. Bahan bakar alternatif kini terus berkembang di Haurngombong.

Hal ini berkat upaya dari tiga kelompok peternak besar yang tetap berusaha eksis di Haurngombong. Masing-masing Kelompok Peternak Harapan Sawargi, Kelompok Wargi Saluyu, dan Kelompok Harapan Jaya. “ Berkat perjuangan kelompok peternak ini, kini sudah ada 160 KK yang mengunakan bio gas sebagai bahan bakar dari total 1486 KK di Haurngombong. Pengguna bio gas mengalami kemajuan sangat pesat setiap tahun,” ujar Kepala Desa Haurngombong Adang SP.

Menurut Ketua Kelompok Peternak Harapan Sawargi Komar Purnama,42, saat ini sudah ada 40 instalasi bio gas di Haurngombong yang aktif dipakai. Satu instalasi bisa memberikan manfaat untuk 4 KK. Saat ini kelompok peternak sedang membangun lagi 210 instalasi tambahan. Perkembangan pesat ini terjadi sejak dua tahun.

“Dulu warga menolak bio gas karena kotoran sapi menimbulkan bau. Tapi sekarang setelah tahu manfaatnya, warga berbondong-bondong mencari kotoran sapi,” ujarnya.

Vera Suciati

============================

Jauh Lebih Hemat

Jika alasan pindah ke gas elpiji dari minyak tanah karena jauh lebih murah. Maka warga di Haurngombong sudah jauh lebih lama merasakan murahnya pindah dari minyak tanah.

APALAGI bio gas tidak usah dibeli lagi karena memanfaatkan kotoran sapi. Tidak ada rupiah yang harus keluar lagi.

Setelah dicoba-coba menghitungnya, bio gas ternyata lebih murah dibandingkan dengan gas elpiji 3 Kg. Gas elpji 3 Kg dari Pertamina dijual di warung Rp 15 ribu dan bisa tahan selama delapan hari jika memasak normal. Berarti dalam sebulan seseorang harus mengeluarkan biaya Rp 60 ribu atau Rp 720 ribu per tahun.

Sementara bio gas hanya memerlukan biaya Rp 1 juta untuk jangka waktu lima tahun. Lima tahun merupakan umur maksimal sebuah instalasi bio gas dari mulai tabung sampai kompor. “Dan yang paling penting kita tidak perlu membeli kotoran sapi. Jadi bio gas lebih murah dari gas elpiji 3 Kg,” kata Komar.

Jika dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah, bio gas malah lebih murah lagi. Jika memakai minyak tanah, seseorang harus mengeluarkan uang Rp 7 ribu per hari dengan asumsi memakai 2 liter. Dalam sebulan berarti menghabiskan Rp 210 ribu atau Rp 2,5 juta per tahun. Dari 160 KK pemakai bio gas di Haurngombong, berarti uang yang bisa dihemat Rp 408,8 juta per tahun. Jika 210 instalasi bio gas sudah terpasang, maka penghematan mencapai 210 intalasi x 4 KK x 365 hari x Rp 7 ribu sama dengan Rp 2,1 miliar lebih. Ini berarti dengan Rp 210 juta Desa Haurngombong bisa meringankan beban negara hingga Rp 2,1 miliar lebih.

Jadi dengan hitung-hitungan seperti itu, bio gas tetap paling murah. Menurut Komar yang tidak menampik jika ada anggotanya masih ingin gas elpiji, sebenarnya kami tidak perlu konversi segala, toh dia sudah menggunakan gas, malah gasnya lebih alami lagi.

“Jadi jika pemerintah berniat baik mau menolong, lebih baik menyumbang untuk pengembangan bio gas, agar bisa digunakan oleh lebih banyak orang,” kata Komar tegas dan mantap.

Vera Suciati

Dimana bisa kita dapati, di Sumedang yang tercinta ini, sebuah taman luas dengan hijaunya dedaunan dan sejuknya hawa oksigen dari pepohonan yang tumbuh disekelilingnya?

TAMAN Kota alias Taman Endog? Luas bisa jadi, tapi bukankah disekelingnya terdapat sampah-sampah pasar yang ditumpuk begitu saja? Belum lagi pedagang kaki lima yang mengurangi fungsi taman itu.

Bagaimana dengan Alun-alun Sumedang? Pepohonan memang banyak, tapi fungsinya tidak terlalu mendukung untuk sebuah taman terbuka hijau yang juga berfungsi sebagai pengatur dan penyaring polusi dari karbondioksida. Begitu juga dengan dengan Alun-alun di lokasi kecamatan lainnya yang tidak jauh berbeda dengan alun-alun Sumedang. Lalu dimanakah bisa kita temui sebuah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sumedang?

Data yang ada, saat ini RTH di Sumedang baru mencapai 0,046 atau 4,90 hektare dari seluruh luas Sumedang sebanyak 15.220 hektare. Dengan kondisi ini, polusi yang bertebaran diudara akan sulit disaring.

Jadi kalau Anda pernah merasakan Sumedang menjadi sangat panas belakangan ini sangatlah wajar. Panas, gerah bahkan sumpek memang sangat dirasakan saat ini.

Agar polusi bisa dikurangi, udara sejuk, dan sumber mata air tetap terjaga, Sumedang akan membangun RTH setiap tahunnya. Upaya itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Sumedang 2009-2013.

“Tahun 2013 nanti Sumedang harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 7 persen dari seluruh luas Sumedang,” kata Kasubid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BPLH) Sumedang Ikbal Djamaluddin.

Untuk mencapai target tersebut, setiap tahunnya harus ada RTH sebanyak 1,39 hektare sehingga di tahun 2013 atau tahun terakhir RPJMD, target itu sudah bisa dipenuhi.

Sumedang saat ini baru mempunyai RTH dari kawasan Alun-alun saja. Sementara RTH di sepanjang jalan protokol hampir tidak ada kecuali taman kota. Kecuali itu, beberapa taman atau pohon-pohon hiasan yang ditanam di jalur trotoar dengan memanfaatkan lahan sisa bangunan.

“Kita kesulitan untuk membuat RTH karena tak ada lagi lahan yang dapat dijadikan RTH di sepanjang jalan protokol, kecuali kalau pemda mau membeli lahan perorangan dan nantinya akan dibuat RTH,” tutur Ikbal.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Ikbal, sangat sulit jika pada tahun 2013 nanti Sumedang memiliki RTH sebanyak 7 persen. Namun, masih ada harapan jika Tempat Pemakaman Umum (TPU) bisa termasuk kawasan RTH. “TPU menurut kajian dari pemprov bisa menjadi RTH jika memang tak ada lagi lahan kosong, namun kami belum pasti apakah di Sumedang bisa menetapkan hal tersebut atau tidak,” kata Ikbal.

“TPU bisa menjadi lahan hijau yang cocok untuk dinikmati udara segarnya, karena konsep penataannya hampir sama dengan taman, tentunya untuk menerapkan konsep RTH ini diperlukan banyak dana,” imbuhnya.

Selain TPU, sebenarnya RTH juga bisa didapat dari hutan lindung. Namun RTH hutan lindung lepas dari wewenang BPLH. Jika digabung RTH hutan lindung dan taman, Sumedang bisa memiliki RTH sebanyak 30 persen dari luas seluruh wilayah.

“Pemenuhan RTH 30 persen itu termasuk hutan lindung, namun BPLH hanya mengupayakan untuk taman-taman di kota saja,” kata Ikbal.

Target RTH tidak akan tercapai karena minimnya anggaran saat ini. Hal ini sudah tergambar dari kondisi sebelumnya. Seperti yang selama ini terjadi, dana untuk pertamanan sangat minim, sehingga kawasan pertamanan yang refresentatif pun tak tercapai. “Sudah lokasi untuk taman tak ada, dana pun masih menjadi kendala,” katanya.

Ketersediaan RTH dalam RPJMD ini sebenarnya sangat berguna bagi bagi lingkungan di Sumedang. Dengan suhu udara dan polusi di Sumedang yang sudah semakin meningkat, RTH akan menjadi solusinya. RTH dapat mengurangi pencemaran udara, mengubah gas karbondioksida, penahan dan penyaring partikel padat udara sehingga menjadi jernih dan aman dikonsumsi, dan sebagai sumber mata air. Jumlah penduduk Sumedang berserta seluruh ragam aktivitasnya memang sudah saatnya memiliki RTH agar lingkungan dan kesehatan masyarakat terjaga. RTH yang diimpikan ada di Sumedang sebagai wujud misi pembangunan yang tertera dalam RPJMD.

Vera Suciati

APAKAH Anda pernah merasakan Sumedang menjadi sangat panas belakangan ini. Panas, gerah bahkan sumpek memang sangat dirasakan saat ini.

MENUTUP akhir tahun 2008 ini, Sumedang mulai disambut bencana alam. Banjir menjadi bencana rutin yang datang memasuki musim penghujan. Bencana ini datangnya lebih awal dari tahun sebelumnya. Biasanya bencana datang saat memasuki tahun baru.

Walaupun bencana rutin tapi seperti biasa, kita tak bisa cepat menanggulanginya. Korban menjadi terlantar dan pemerintahan hanya selesai ketika mengirimkan bantuan semata.

Bencana besar juga hadir dengan nama krisis ekonomi. Tapi walaupun kita beberapa kali mengalami krisis dan disebut krismon, krisis moneter. Tapi tetap saja menghadapi krisis ekonomi global seperti kita tak berdaya. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

Sidang pembaca, meninggalkan tahun ini dan menyongsong tahun depan sungguh sangat berat sekali. Tapi kita tak boleh pesimis. Kita masih bisa bermimpi dan tentu saja harus bekerja keras.

Menjelang tutup tahun ini, DPRD juga menuntaskan beberapa tugas legislasi. Tiga buah raperda sudah dituntaskan dalam dua panitia khusus yang dibentuk.

Pansus I membahas tentang Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pansus II membahas Perda tentang Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Perda tentang Penyertaan Modal.

Khusus tentang SIAK, ada kenaikan biaya pembuatan dokumen kependudukan. Naiknya juga berlipat-lipat. Tapi khusus membuat KTP, KK dan akta kelahiran dibebaskan dari biaya. Pembebasan biaya diberikan kepada penduduk Sumedang yang membuat KTP pertama kalinya. Membuat perpanjangan KTP telah habis masa berlakunya, membuat KK yang pertama kalinya. Membuat perubahan KK karena ada kelahiran, kematian, pernikahaan dan atau perceraian serta membuat akta kelahiran pertama kalinya bagi anak dibawah usia 17 tahun dan belum pernah menikah. Diluar itu tetap harus bayar.

Namun yang patut mendapat apresiasi adalah adanya sanksi bagai pejabat yang memperlambat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Masalah itu, kami kupas dalam Kiprah edisi akhir tahun ini.

Sidang pembaca, setiap akhir tahun Panggar DPRD dan TAPD juga sibuk membahas soal RAPBD 2009. Beberapa kali dilakukan penyelarasan karena anggaran 2009 itu mengalami defisit yang sungguh besar. Bahkan Ketua Panggar Edi Askhari menyebutkan, RAPBD 2009 merupakan anggaran paling kelam dalam sejarah pemerintahan Sumedang.

Karena mengalami krisis financial itu, Pemkab Sumedang juga mengajukan kenaikan tiga pajak daerah ke DPRD. Pajak yang dinaikan adalah, pajak penerangan jalan umum, hiburan dan reklame. Saat ini ketiga raperda pajak daerah itu sedang digodok.

Selamat tahun baru dan tetap bermimpilah. ***

MOBIL dinas yang menjadi kendaraan dua pimpinan dewan kini diparkir di pool sejak awal Maret ini. Kendaran jenis sedan dan minibus ini memang dikembalikan ke pool karen akedua pimpinan DPRD ini maju menjadi calon wakil bupati pada pilkada.

            Dua calon bupati yang juga pimpinan DPRD telah non aktif sebagai ketua dan wakil ketua DPRD. Ketua DPRD Taufiq Gunawansyah yang berpasangan dengan bupati incumbent Don Murdono serta wakil ketua DPRD Dony Ahmad Munir yang berpasangan dengan Endang Sukandar non aktif sejak ditetapkan menjadi calon bupai dan wakil bupati oleh KPU.

            Dalam surat edaran Mendagri Nomor 120/1301/SJ tertanggal 6 Juni 2005 menyebutkan pimpinan dan anggota DPRD yang dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota dewan sampai dengan ditetapkannya calon terpilih oleh KPU.

            “Sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Senin (11/2) lalu, mereka sudah non aktif dan pimpinan DPRD dipegang oleh wakil ketua Agus Welianto,” kata sekretaris DPRD Iwa Kuswaeri.

            Dalam surat edaran Mendagri itu juga disebutkan, pimpinan dewan sejak ditetapkan KPUD sebagai calon bupati dan wakil bupati maka hak-hak tunjangan jabatan dan lainnya tak lagi diberikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya atau pada 1 Maret nanti.

            Hak yang tak diberikan ke pimpinan dewan itu adalah, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, kendaraan dinas dan belanja penunjang DPRD. Sementara hak keuangan seperti uang representatif, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kesejahteraan tetap diberikan.

            Taufiq dan Dony sendiri saat ini sudah jarang terlihat lagi di DPRD. Mereka kini disibukan untuk melakukan sosialisasi dan silaturahmi ke masyarakat untuk mendulang suara pada pencoblosan 13 April nanti.***